Jakarta – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forkorindo resmi melayangkan laporan terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, yang dinilai tidak profesional dalam menangani laporan dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKP) Provinsi Riau.
Ketua DPD LSM Forkorindo Riau, Tumbur Batubara, dengan didampingi Sekjen DPP Forkorindo Timbul Sinaga, menyampaikan kekecewaannya atas sikap diam Kejati Riau yang disebut sudah lebih dari dua tahun belum menindaklanjuti laporan tersebut.
> “Kami sangat kecewa terhadap kinerja Kejati Riau. Laporan kami sudah dua tahun lebih tidak ada perkembangan sama sekali. Ini menjadi pertanyaan besar bagi publik: ada apa dengan Kejati Riau?” tegas Tumbur Batubara saat ditemui usai menyerahkan surat laporan resmi ke pihak Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) di Jakarta.
Forkorindo menilai, lambannya penanganan laporan tersebut menunjukkan lemahnya komitmen Kejati Riau dalam memberantas tindak pidana korupsi di daerah. Padahal, laporan yang disampaikan diduga menyangkut proyek bernilai miliaran rupiah di lingkungan Dinas PUPR-PKP Provinsi Riau.
> “Kami tidak akan berhenti menagih keadilan. Kami minta Jamwas Kejagung segera turun tangan dan memeriksa kinerja para penyidik yang menangani laporan kami. Semua harus sesuai dengan SOP dan asas transparansi penegakan hukum,” ujar Timbul Sinaga menambahkan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejati Riau belum memberikan keterangan resmi terkait laporan dan tudingan tersebut.
LSM Forkorindo menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan tindakan nyata dari aparat penegak hukum.