Bekasi — Penanganan dugaan korupsi penerimaan retribusi persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) terus menjadi sorotan. Meski sudah lebih dari satu tahun berjalan sejak dilimpahkan dari Kejaksaan Agung (Kejagung), publik menilai belum ada perkembangan berarti.
Kasus bermula dari laporan Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) DPC Kota Bekasi ke Jampidsus Kejagung pada 7 Desember 2024, terkait dugaan penyalahgunaan penerimaan retribusi sampah senilai Rp 6,28 miliar berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada 22 April 2025, Kejagung melimpahkan penanganan kasus tersebut ke Kejati Jabar.
Aktivis Bekasi, Frits Saikat, menilai Kejati Jabar belum menunjukkan komitmen nyata dalam mengungkap kasus tersebut.
“Harapannya Kejati Jabar berani menindaklanjuti proses hukum yang sudah berjalan. Ini hasil temuan lembaga negara juga (BPK),” ujarnya, Jumat (31/10/2025).
“Jujur saja, saya pribadi pesimis. Kalau perlu, yakinkan kita supaya tidak perlu berharap,” katanya.
Menurutnya, transparansi informasi kepada publik adalah kewajiban, terutama terkait anggaran yang bersumber dari rakyat.
“Anggaran publik itu harus transparan. Pengembalian uang tidak menggugurkan pidana korupsi. Masa Kejati Jabar nggak ngerti?” tegasnya.
Frits menambahkan bahwa penyelesaian kasus korupsi tidak bisa berhenti pada aktor kecil.
“Belum pernah ada sejarahnya kita matiin ular berbisa dari ekornya,” sindirnya.
Saat ditanya apakah dirinya yakin kasus ini akan tuntas, Frits menjawab tegas:
“Tanya saja Kejati Jabar. Berani apa enggak?”
Ia menilai kepercayaan publik terhadap penegakan hukum semakin melemah.
“Masyarakat sudah pesimis dengan hukum. Tinggal bagaimana APH, termasuk kejaksaan, mampu mengubah stigma ini.”
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Kasipenkum Kejati Jabar terkait perkembangan kasus belum mendapat respons.
Sikap diam pihak kejaksaan semakin menambah tanda tanya di kalangan publik mengenai keseriusan lembaga penegak hukum tersebut dalam memberantas korupsi, khususnya di daerah.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut transparansi anggaran daerah dan integritas aparat penegak hukum. Media akan terus mengawal perkembangan lebih lanjut dari Kejati Jabar. (Red)
