Kota Bekasi, — Pemerintah Kota Bekasi mendorong kesetaraan peran dalam program Keluarga Berencana (KB) dengan menyasar pria melalui tindakan vasektomi. Langkah ini dianggap progresif, mengingat selama ini beban KB lebih banyak ditanggung perempuan. Untuk mendorong partisipasi, pria yang menjalani vasektomi akan menerima insentif sebesar Rp450.000 sebagai biaya jaminan hidup sehari.
“Vasektomi adalah tindakan medis sederhana dan aman. Saluran sperma hanya diikat, tanpa memengaruhi kemampuan seksual. Jangan takut untuk berpartisipasi,” ujar drg. Dezi, Kepala Bidang Dinas KB Kota Bekasi saat di temui dikantornya, Rabu (7/5/2025).
Prosedur ini ditangani oleh timperawat dan dokter umum yang sudah terlatih serta dokter bedah urologi sebagai dokter konsultan, dan disediakan di fasilitas kesehatan RSUD tipe D. Langkah ini diharapkan mengurangi beban perempuan dan meningkatkan kesadaran pria akan tanggung jawab dalam perencanaan keluarga.
Namun di balik dorongan positif ini, muncul pertanyaan: Bagaimana nasib perempuan, khususnya yang ingin menjalani steril saat melahirkan dengan operasi caesar?
Menjawab pertanyaan tersebut, drg. Dezi mengungkapkan keterbatasan koordinasi antarlembaga. “Untuk tindakan KB bersamaan dengan operasi caesar, itu masuk ranah BPJS dalam hal pembiayaan. Dari sisi BKKBN, kami hanya menjalankan program KB yang dilakukan terpisah dan dirujuk ke faskes RSUD tipe D,” jelasnya.
Padahal, banyak perempuan berharap bisa menjalani KB permanen (tubektomi) saat operasi caesar untuk menghindari dua kali pembedahan. Sayangnya, program saat ini belum terintegrasi, sehingga perempuan harus menjalani dua tindakan terpisah — yang secara medis dan psikologis tentu membebani.
“Ini jadi tantangan besar. Perlu koordinasi serius antara BKKBN, KEMENKES, BPJS, dan rumah sakit agar layanan KB tidak hanya tersedia tapi juga logis dan efisien bagi perempuan,” tambah drg. Dezi.
Program KB seharusnya menjamin akses adil, mudah, dan aman bagi seluruh warga—baik pria maupun wanita. Dorongan keterlibatan pria lewat vasektomi adalah langkah penting, tetapi ke depan, pelayanan untuk perempuan juga perlu dibenahi agar tidak menjadi korban kebijakan setengah jalan.
Report : Marlin
Editor : Marlin